pengawasan keuangan daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan. pengawasan keuangan daerah

9. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Internal : 1056 (Lantai 10. Hal ini penting karena anggaran publik yang tercermin dalam APBD merupakan kumpulan. b. dalam pengawasan keuangan daerah Personal Background (X1) ini b0 = Konstansta meliputi beberapa dimensi yaitu jenis b1, b2, b3 = Koefisien regresi kelamin, usia, tingkat pendidikan, latar X1. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berupa pengawasan terhadap keuangan negara dan daerah, serta pembangunan nasional. PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Oleh: ARINI SEPTIANA PUTRI. Pengawasan Keuangan Daerah Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap angaran keuangan daerah/APBD. Sementara itu, Dadang Kurnia menempati jabatan barunya sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli. daerah (Ichsan et. No. Hadjon, Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa adalah informasi pengawasan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan Keuangan Desa secara elektronik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam aspek kelembagaan dan anggaran, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu dimensi penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A. Telp. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengawasan Eksternal. 10 No. Tahun 2007. al, 1997). 00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana di perbarui melalui Peraturan Badan Pengawasan. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN PENUGASAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN. PEMERIKSAAN TERHADAP URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Monita, Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur. Konsep Keuangan Daerah Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut”. 2007. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Internal : 0323 (Lantai 3)Pengoptimalisasian fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek. Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah; Deputi Bidang Akuntan Negara; Deputi Bidang Investigasi; Pusat-Pusat. Daerah Kabupaten/Kota. Internal : 0323 (Lantai 3) Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah : ISKANDAR NOVIANTO. 2006. 5 = Personal Bckground belakang dan pelatihan. pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan thitung 5,289 dan ρ = 0,000). Telp. PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat) Oleh : AYU JULIASTUTI 2007/88927 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG Wisuda Periode Maret 2013. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran. 021-85910031 (hunting) Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah : RADEN SUHARTONO. Login Peraturan Pemerintah (PP) No. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. dan Andriyani, Lilik. 32 Year 2004 on Regional Government , gives broad authority to. Luwu, Rabu (3 September 2014) – Dalam rangka mendorong optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah), Badan. Ac. Dalam buku Keuangan Daerah (2018) karya Khusaini, pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Kedua dengan nilai sig 0,184 > 0,05 (a=5%) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran. Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. 2007. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah. 12. PERATURAN KEPALA BPKP: TENTANG . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. pengawasan internal terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang mengunakan dana APBN. Panduan praktik audit kinerja Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; E. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah dikerucutkan pada proses APBD yang diawali dengan penyusunan RAPBD oleh Pemerintah Daerah kemudian persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat,. Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pengawasan Pemanfaatan Teknologi Kualitas Laporan Kompetensi . 1. PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN. Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan aparat pengawasan intern pemrintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Judul. Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg ara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit isvestigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah,. Peraturan Daerah adalah. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun. a. Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawasan yang hanya bertanggung. Hal ini berarti Ho ditolak, sehingga variabel partisipasi masyarakat dan tranparansi kebijakan publik berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pengalaman kerja menjadi anggota dewan, pengetahuan dewan tentang anggaran dan pemahaman regulasi terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin serta faktor apakah yang paling dominan terhadap. 3 Triple Entry. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat 1C menjelaskan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang. Semarang: Badan Penerbit Universitas. 2. Internal : 0323 (Lantai 3)Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Telp. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. BPKP dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki tugas untuk mengawasi setiap tugas menyelenggearakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan. . go. KEGIATAN PENGAWASAN. Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. No, Telp. Gedung BPKP Pusat, Jl. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2053) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku. Pasal 1 (1) Peraturan Deputi Kepala ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan audit ketatan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 07/2014 dan 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pajak Daerah. & A. 13. Keterbukaan berarti semua proses yang berjalan harus transparan atau semua pihak mengetahui. Nunuy Nur Afiah. Siswaskeudes adalah sistem pengawasan keuangan desa, sebuah aplikasi hasil karya dan buah pikir orang-orang pilihan di BPKP. (dalam seminar Indische Compslahiliteitwet (ICW) (Abdul, 2012). A change in the characteristics of the traditional budget to budget performance requires legislators to understand the changes. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608Biasanya pengawasan intern ini dapat dimonitoring secara langsung yang dilakukan secara rutin dan berkala pada setiap daerah. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Pengawasan Eksternal. Keputusan Menteri Dalam Negeri NO. Hasil penelitian iniRasio Kemandirian Keuangan Daerah Sumber data: Data diolah, 2017 Gambar 4. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2. 12 Pengawasan terhadap APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran daerah sesuai dengan rencana, aturan-aturan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melaksanakan pembinaan. Data penelitian dikumpulkan melalui daftar pertanyaan/kuisioner dan studi dokumentasi. Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. 2 Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah Departemen dalam negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan. Sekretaris Utama BPKP 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (PP No. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk: pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah menteri dalam negeri menimbang: a. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; 10 . Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Fokus utama dari kinerja pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi merupakan indikator yang baik untuk menentukan atau menilai kemampuan BPKAD dalam menghasilkan sebuah kinerja pemerintah daerah yang baik di masa yang akan datang. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor Ped-42/D3/01/2018 Tanggal 26 November Tahun 2018 tentang Suplemen Daftar Uji dan Dokumen Pendukung Penjaminan Kualitas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3. Peraturan Daerah yang. b. 2. P emerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor. Pramuka 33, Jakarta 13120. Pengawasan Orang Tua Lindungi Anak Terdampak Kekerasan Digital. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; “BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Internal : 0323 (Lantai 3)Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating Universitas Pendidikan Indonesia | repository. 1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi Rupiah (juta) 1. Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 04. Tujuan dan Manfaat Pedoman ABK Dengan pedoman ini diharapkan pemda dapat. Inspektorat; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan Keuangan Daerah, FISIP Universitas RIAU, Jurnal Kebijakan Publik, Vol 4 Nomor 2, halaman 77. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah kelas Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Kampus Bahu,. Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BPK sesuai dengan fungsinya yaitu memeriksa, menguji, dan. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Prosedur terdiri dari pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan meliputi bidang dari sisi kebijakan, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, dan komoditas daerah. Diklat secara resmi dibuka oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelengaraan Keuangan Daerah didampingi Kepala Pusdiklatwas BPKP. Penelitian tersebut mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Pramuka 33, Jakarta 13120. Dalam menjalankan kewenangan yang besar, tentunya harus diiringi dengan pengawasan, baik dari badan pendapatan daerah juga dari instansi pengawas internal daerah. Kasus sempat mengendap dan tak tercium Otoritas Jasa Keuangan atau BPKP. 1. Kompasiana adalah platform blog. MCP meliputi 8 area intervensi yaitu manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. bahwa sesuai dengan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat) Aulia Rahman Harahap, SE. 3) Kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencanayang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah. Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85 910031 Pes. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan prinsip good governance sebagai variabel pemoderating Universitas Pendidikan Indonesia | repository. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang disusun setiap tahun berdasarkan prinsip keserasian, keterpaduan. Tahun. DENGAN RAHMAT. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Suparno. 021-85910031 (hunting) Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah : RADEN SUHARTONO. Wiranto, Tatang. Pengawasan Keuangan Daerah Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. 29, kemendagri. A. Pengelolaan keuangan daerah pasca otonomi daerah menuntut adanya perubahan dalam mekanisme penganggaran dan sistem akuntansi. 8. Retribusi Daerah; bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah; bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten; hibah dan. Kepala daerah untuk mengelola keuangan berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggu n gi awaban, dan pengawasan keuangan daerah. (5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR. idPengawasan Daerah (APPD). edu BAB II LANDASAN TEORI 2. 33.